Soal ‘Prestasi Proglenas DPR’, Formappi: Mestinya Akhir 2020

  • Whatsapp
Soal ‘Prestasi Proglenas DPR’, Formappi Mestinya Akhir 2020

Hercules99 – Politik, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR pada masa sidang ke-IV tahun 2020-2021 belum terlalu  memuaskan.

Pasalnya, pencapaian baru hanya berupa pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Read More

Peneliti dari Formappi, Yohannes Taryono mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Menurutnya, pada masa sidang kali ini, fungsi legislasi DPR belum mengalami kemajuan signifikan.

Dalam sebuah  webinar, Yohannes mengatakan, jika di masa sidang terdahulu, yakni masa sidang III tidak ada satu pun hasil kerja legislasi yang ditorehkan oleh DPR, maka pada masa sidang IV pun situasinya nyaris tak ada perubahan.

Terjadi Molor yang Luar Biasa

Menurut dia, perbedaan itu hanya ditunjukkan melalui pengesahan Daftar RUU Prioritas Prolegnas 2021 dan satu RUU Kumulatif terbuka, yakni RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-negara EFTA (RUU IE-CEPA) yang dibahas oleh komisi IV.

Selain itu, Yohannes mengatakan, penetapan prolegnas prioritas 2021 juga merupakan hal biasa saja, karena momentumnya sudah terlambat. Menurutnya, sebagai sebuah perencanaan, Daftar RUU Prioritas semestinya harus ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya.

Ia mengatakan, keterbatasan waktu yang tersisa akibat molornya pengesahan prolegnas prioritas 2021 ini diperparah dengan kegagalan DPR mengesampingkan sejumlah RUU Kontroversial dari daftar RUU prioritas tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk tetap mempertahankan RUU kontroversional hanya akan menambah beban DPR dalam upaya menghasilkan lebih banyak RUU Prioritas.

Beberapa RUU yang bisa menimbulkan kontroversional adalah RUU Minol, RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, serta RUU Pemindahan Ibukota.

Sebelumnya, wakil ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan, keterlambatan pengusungan Prolegnas Prioritas 2021 ini terkait kepentingan pemerintah untuk mengakomodasi Undang-undang tentang Informasi serta transaksi Elektronik (ITE) yang menuai polemik lewat upaya saling lapor.

Ia mengatakan, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas (Prioritas) 2021.

Walau begitu, revisi UU ITE pada akhirnya batal dimasukkan ke dalam daftar prioritas, disebabkan oleh hal-hal tertentu.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment