Maksimalkan UU Cipta Kerja Jadi Modal Indonesia Menuju Negara Maju

  • Whatsapp
Maksimalkan UU Cipta Kerja Jadi Modal Indonesia Menuju Negara Maju

Hercules99 – Ekonomi, Reformasi struktural sangat penting agar Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Dengan reformasi tersebut, maka Indonesia bisa menjadi negara maju.

Salah satu reformasi struktural tersebut adalah dengan memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tahun lalu.

Read More

Menko Airlangga mengungkapkan, melalui implementasi UU Cipta Kerja secara optimal akan mempercepat upaya reformasi struktural.

Menyusul adanya berbagai kemudahan pengurusan izin usaha, hingga berbagai insentif menarik untuk meningkatkan realisasi investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah poin menarik tersebut telah dituangkan dalam Perpres 10/2021 tentang Penanaman Modal atau Perpres Daftar Prioritas Investasi (DPI). Dalam hal itu, pemerintah telah membuka 1.700 bidang usaha untuk investasi.

Di dalamnya, 245 bidang usaha akan mendapatkan fasilitas, 99 bidang usaha dialokasikan untuk kemitraan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Kemudian, melalui UU sapu jagat itu, pemerintah juga menawarkan insentif fiskal dan non fiskal kepada investor yang tertarik untuk menanamkan dananya di bidang usaha prioritas.

Untuk itu, dia meyakini, penerapan UU Cipta Kerja secara baik mampu mendorong Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

MK di Desak Buruh Batalkan UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang pendahuluan uji formil judicial review UU Cipta Kerja, pada Rabu, 21 April 2021.

Uji formil ini dimohonkan oleh Riden Hatam Azis dan kawan-kawan yang merupakan anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Usai mengikuti persidangan, Riden menyampaikan, Mahkamah Konstitusi merespon positif terhadap uji formil yang diajukannya.

Riden menambahkan, judical review yang diajukannya adalah bagian dari upaya kaum buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan.

Menyambung apa yang disampaikan Riden Hatam Azis, kuasa hukum para pemohon, Said Salahudin menyampaikannya, dalam persidangan, MK memberi catatan yang positif terhadap permohonan yang diajukan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan nasehat jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *