Tunggakan Intensif Nakes Rp.475 Miliar akan Segera Dibereskan Pemerintah

  • Whatsapp
Tunggakan Intensif Nakes Rp.475 Miliar akan Segera Dibereskan Pemerintah

Hercules99Ekonomi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui pembayaran intensif tenaga kesehatan (nakes) 2020 yang tertunggak sebesar Rp.475,71 miliar per 26 April 2021. Pembayaran ini disalurkan kepada 79.564 nakes di 704 faskes.

Plt. Kepala Badan PPSDM Kemenkes, Kirana Pritasari, mengungkapkan 704 faskes tersebut antara lain, milik TNI/Polri, vertikal, BUMN, Kementerian dan Lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Lapangan, Balai, Laboratorium, serta swasta, dan lainnya.

Read More

Dalam konferensi pers virtual, pada Selasa, 27 April 2021, Kirana menjelaskan bahwa, mengenai tunggakan, insentif nakes yang bersumber dari APBM dan belum dibayarkan pada 2020, dibayarkan melalui APBN 2021.

Sementara, untuk insentif nakes yang bersumber dari APBD melalui BOKT dan belum dibayarkan pada 2020, dibayarkan pada 2021 melalui sisa dana Belanja Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan TA 2020 di kas daerah dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), dialokasikan pada DPA Dinkes dan RSUD secara terpisah.

Sementara, tunggakan santunan kematian 2020 belum dibayarkan, maka dibayarkan melalui APBN 2021.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan segera pembayaran intensif untuk Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), serta para relawan. Total tunggakan sebesar Rp.23,16 miliar.

Komentar Kemenkeu Soal Tunggakan Insentif Nakes

Kemenkeu alias Kementerian Keuangan memastikan tunggakan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) Rp.1,48 triliun yang belum dibayarkan.

Hal ini dikarenakan masih menunggu audit dan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, memastikan dana tersebut sudah siap untuk dicairkan karena menjadi bagian dari pembayaran insentif tenaga kesehatan, periode Januari-Juni 2021 di tingkat pusat sebesar Rp.5,28 triliun.

Isa menambahkan, Kemenkeu juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait proses pencairan dana tersebut, agar insentif bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit (RS) rujukan pemerintah tersebut dapat dipercepat.

Dalm kesempatan itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Astera Primarto Bhakti menambahkan insentif untuk tenaga kesehatan di tingkat daerah telah tersalurkan, sebesar Rp.3,2 triliun di 2021.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *