Pemerintah dan DPR Dapat Kritik, Masyarakat Minim Partisipasi Terhadap Pembentukan UU

  • Whatsapp
Pemerintah dan DPR Dapat Kritik, Masyarakat Minim Partisipasi Terhadap Pembentukan UU

Hercules99 – Politik, Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pengabaian aspirasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu terlibat dalam proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Proses pembahasan kedua Undang Undang tersebut tetap melaju, di tengah aksi massa dan kritik publik untuk menghentikan pembahasan yang dilakukan oleh para anggota DPR dan pemerintah.

Read More

Pembentukkan UU Tanpa Partisipasi Publik Rentan Korupsi Legislasi

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII), Hemi Lavour Febrinandez, menyayangkan dan mengkritik sikap DPR bersama dengan pemerintah yang tidak membuka ruang seluas-luasnya terhadap partisipasi publik, untuk memberikan masukkan dalam pembahasan suatu Undang Undang.

Lewat siaran persnya, pada Kamis, 22 April 2021, Hemi mengungkapkan, padahal pasal 96 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah membuka ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan sebuah undang-undang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik juga rentan dimanfaatkan untuk melakukan praktik korupsi legislasi.

Secara sederhana, korupsi legislasi dapat dipahami sebagai bentuk korupsi dengen menyelewengkan kewenangan dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan.

Hemi menjelaskan, dapat dipastikan produk undang-undang yang dibuat secara koruptif akan menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi keuangan negara maupun mengakitkan terancamnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Hemi: Pembuatan UU yang Melibatkan Masyarakat Harus Saling Terintegrasi

Hemi menyatakan bahwa pembuatan sebuah Undang Undang dengan melibatkan partisipasi masyarakat harus terjadi dalam dua bagian yang saling terintegrasi.

Pertama, transparansi dalam tahap proses pembahasan dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat-pendapatnya.

Kedua, substansi atau muatan isi yang merupakan pokok materi aturan sebenarnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas. Sehingga, dapat terbentuk suatu produk Undang Undang yang demokratis dan bersifat responsif.

Menurut Hemi, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui internet-based consultation atau konsultasi publik, melalui internet, seperti yang dilakukan oleh negara Belanda sejak tahun 2009.

Caranya yaitu, dengan mempublikasikan rancangan undang-undang yang tengah disusun beserta informasi mengenai implikasi dari pengaturannya di webpage, selama dua belas minggu dan setiap orang dapat memberikan masukan atas RUU tersebut.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *