Survei LSI: 5 Bidang Pekerjaan Paling Rawan Korupsi di Pemerintahan

  • Whatsapp
Survei LSI 5 Bidang Pekerjaan Paling Rawan Korupsi di Pemerintahan

Hercules99 – Berita, Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa ada sekitar lima tempat atau bagian paling korupsi di instansi pemerintah.

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), menyampaikan bahwa kelima tempat tersebut adalah pengadaan barang, perizinan usaha, bagian keuangan, bagian pelayanan, serta bagian personalia.

Read More

Dalam virtual bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi, Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di kalangan ASN, pada Minggu (18/4), mengungkapkan bahwa bagian pengadaan dinilai paling rawan terjadi kegiatan korupsi, yakni 47,2 persen.

Selanjutnya, bagian perizinan usaha 16 persen, keuangan 10,4 persen, pelayanan 9,3 persen, dan lainnya sebanyak 1 persen.

Sementara bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di unsur PNS atau ASN adalah, menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi sebesar 26,2 persen, sehingga terjadi kerugian negara sebanyak 22,8 persen.

Djayadi menambahkan, selanjutnya gratifikasi sebanyak 19.9 persen, menerima pemberian tidak resmi atau suap sebanyak 14,8 persen, penggelapan dalam jabatan hingga 4,9 persen, perbuatan curang sebanyak 1,7 persen, hingga pemerasan sebanyak 0,2 persen.

Hasil survei tersebut diharapkan mampu memberi masukkan pada pengambil kebijakan tentang pemberantasan korupsi dan upaya reformasi birokrasi, serta demokrasi, khususnya di kalangan PNS.

Survei Via Wawancara Tatap Muka

Adapun responden kali ini sebanyak 1.201 PNS yang diwawancarai dalam periode 3 Januari – 31 Maret 2021.

Populasi Pegawai Negeri Sipil yang disurvei mencakup PNS tersebar di 14 provinsi, dengan menggunakan metode multistage random sampling, melalui wawancara tatap muka langsung.

Diharapkan, ke depannya beberapa instansi pemerintah tersebut tidak memiliki banyak celah terjadi tindak korupsi atau hal sejenisnya. Ini dikarenakan negara bisa mengalami kerugian, serta masyarakat bisa memberikan pandangan buruk kepada para pejabat atau karyawan yang bekerja di instansi tersebut.

Tindakan terhadap korupsi perlu dipertegas kembali, mengingat saat ini penindakan begitu lemah. Para pelaku korupsi harus dihukum sesuai Undang-Undang agar jera, serta sebagai himbauan kepada lainnya untuk tidak melakukan tindak korupsi di beberapa bidang itu.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *