DPR Setujui Kemenristekdikti dan Kemendikbud Digabung, Pastikan Ada Pos Wakil Menteri

  • Whatsapp
DPR Setujui Kemenristekdikti dan Kemendikbud Digabung, Pastikan Ada Pos Wakil Menteri

Hercules99 – Politik, Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI mengatakan, penggabungan Kemenristekdikti dan Kemendikbud jelas akan menambah beban kerja bagi menteri yang nanti mengisi jabatan di kementerian tersebut.

Oleh karena itu, Ketua Komisi X DPR RI ini mengusulkan untuk menambahkan pos wakil menteri, jika Kemenristekdikti dan Kemendikbud sudah resmi disatukan.

Read More

Huda menambahkan bahwa, pos wakil menteri itu ditambahkan agar bisa bertanggungjawab khusus mengurusi Ristek-BRIN.

Politisi PKB itu memandang bahwa situasi sekarang masih sibuk menghadapi pandemi covid-19. Dilatarbelakangi oleh itu, pihaknya harus terus bekerja keras, terlebih di bidang pengembangan riset itu sendiri.

Huda menjelaskan, dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya membutuhkan riset-riset yang sifatnya bisa mempercepat kinerja pemerintah untuk mencari alternatif-alternatif baru. Sehingga, terdapat penemuan baru, baik itu dalam aspek kesehatan atau rekayasa sosial lain, supaya bisa mempercepat pemulihan dari pandemi covid ini.

DPR RI Menyetujui Penggabungan Tersebut

Dalam rapat paripurna, pada Jum’at, 9 April 2021, pihak DPR RI telah menyetujui penggabungan dan pembentukan kementerian baru tersebut.

Adapun yang digabung, yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kedua kementerian itu akan digabung dan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.

Selain itu, masih dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia, seluruh fraksi juga sudah menyetujui dibentuknya Kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Saat itu, wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bertanya kepada semua anggota DPR RI, tentang hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, apakah dapat disetujui atau tidak.

Jawaban dari pertanyaan itu mendapat sambutan dari seluruh anggota DPR RI, bahwa mereka menyetujuinya.

Diketahui, DPR telah menerima surat presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Serta telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan pembentukan kementerian baru.

Dasco menjelaskan, bahwa pengambilan keputusan tentang penggabungan dan pembentukan Kementerian itu berdasarkan pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *